Home
  • Register

PROSES PERKEMBANGAN PENYUSUNAN UNDANG UNDANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

1.         Diskusi Pilar-pilar Pekerjaan Sosial Tentang Pentingnya UU Praktik Pekerjaan Sosial (17 Pebruari 2012).

Dihadiri oleh: IPSPI, IPPSI, DNIKS, KPSI, Forkomkasi, IPENSI, Praktisi Pekerjaan Sosial, dan Pejabat Struktural Kementerian Sosial. (Dari hasil diskusi tersebut dibentuk Tim Kerja untuk untuk melakukan kajian tentang “Kebutuhan Undang-Undang Praktik Pekerja Sosial”)

2.         Seminar Nasional : Permasalahan, Kebutuhan dan Tantangan Pekerja Sosial Dalam Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Nara Sumber           :  2 (dua) orang anggota Komisi VIII DPR RI

                                1 (satu) orang dari Badan Legislasi  DPR RI

                                2 (dua) orang Praktisi Pekerjaan Sosial

Hasil Seminar :

·         Dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosialnya, pekerja sosial sering mengalami hambatan/kendala karena tidak adanya mandat legal sehingga pelayanan sosial yang diberikan pekerja sosial tidak maksimal.

·         Undang-Undang Pekerjaan Sosial merupakan kebutuhan sangat mendasar sebagai pedoman legal formal pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya.

·         Tantangan pekerja sosial ke depan : perkembangan masalah sosial di Indonesia sebagai sasaran pelayanan sosial pekerja sosial semakin kompleks  baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu penanganan secara profesional dari pekerja sosial.

3.         Pada Bulan Januari – Maret Tahun 2013, Hasil Kajian Tim Pengkaji disosialisasikan dan disampaikan kepada beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI, dan Kementerian Sosial RI.

4.         Pada bulan Juni 2013, dilaksanakan “Konferensi Nasional Pekerjaan Sosial’ dengan Tema “Urgensi UU Praktik Pekerjaan Sosial” yang dihadiri 201 peserta praktisi, akademisi, dan penyandang masalah kesehateraan sosial.

5.         Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Sosial RI dan Komisi VIII DPR RI, yang menyepakati usulan RUU Praktik Pekerjaan Sosial/Pekerja Sosial sebagai Hak Inisiatif DPR RI.

6.         International Conference on Social Work (ICSW) pada bulan Oktober 2013 di Bandung, sebagai bagian dari pembelajaran bagi Indonesia tentang proses dan kebutuhan UU Pekerja Sosial di beberapa Negara yang telah menyusun UU Pekerjaan Sosial.

7.         Pada Tanggal 24 Januari 2014. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI, STKS Bandung, dan PSBR Bambu Apus tentang  Urgensi UU Praktik Pekerjaan Sosial sebagai Payung Hukum Peksos dalam melaksanakan Praktiknya.

8.         Untuk melihat kebutuhan real tentang UU Praktik Pekerjaan Sosial, Panja Pekerja Sosial Komisi VIII melakukan RDP dengan berbagai lembaga yang terkait dengan Pekerjaan Sosial seperti; BAPAS MENKUMHAM, BNN, BNPB, dll.

9.         Untuk melihat kebutuhan real tentang UU Praktik Pekerjaan Sosial, Panja Pekerja Sosial Komisi VIII melakukan kegiatan kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Indonesia.

10.      Pada bulan Nopember 2014, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), pilar pekerjaan sosial, dan Komunitas Pekerjaan Sosial di Indonesia tentang Urgensi UU Pekerjaan Sosial,

11.      Pada Tanggal 5 dan 9 Januari 2015 dilakukan FGD dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS dan Gerindra tentang Urgensi  UU Praktik Pekerjaan Sosial diusulkan dan masuk Prolegnas 2015 - 2019.

12.      Pada tanggal 11 Pebruari 2015 dilakukan Audiensi dengan Fraksi Demokrat tentang urgensi RUU Praktik Pekerjaan Sosial bertempat di Ruang Fraksi Demokrat DPR RI, di sepakati bahwa Fraksi Demokrat akan berupaya mendorong agar RUU Praktik Pekerjaan Sosial masuk dalam Prolegnas 2015 – 2019.

13.      Atas dukungan Komisi VIII DPR RI, dan Kementerian Sosial RI, RUU Pekerja Sosial menjadi hak inisiatif DPR RI melalui Komisi VIII yang diusulkan ke Badan Legislasi DPR RI pada Prolegnas 2014 – 2019.

14.      Tahun 2015, RUU Praktik Pekerjaan Sosial masuk menjadi salah satu RUU pada Prolegnas 2015 – 2019 melalui Hak Inisiatif DPR RI.

15.      Agustus 2015, menindaklanjuti Surat Permohonan Baleg DPR RI Nomor 411/BALEG/DPR-RI/VIII/2015 tentang Pengajuan Usulan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016, Komisi VIII DPR RI mengusulkan 2 RUU, salahsatunya RUU Praktik Pekerjaan Sosial sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2016 melalui Surat Nomor: LG/141/KOM.VIII/VIII/2015

16.      Oktober 2015, menindaklanjuti Surat Komisi VIII LG/141/KOM.VIII/VIII/2015 tentang Pengajuan Usulan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016, Komisi VIII DPR RI mengusulkan kembali 4 RUU, salahsatunya RUU Praktik Pekerjaan Sosial sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2016 ke Baleg DPR RI melalui Surat Nomor: LG/15809/KOM.VIII/X/2015

17.      Pada bulan Nopember 2015 dilakukan Audiensi dengan Fraksi PDIP tentang urgensi RUU Praktik Pekerjaan Sosial, di sepakati bahwa Fraksi PDIP akan berupaya mendorong agar RUU Praktik Pekerjaan Sosial masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

18.      Tahun 2015, RUU Praktik Pekerjaan Sosial masuk menjadi salah satu RUU yang dibahas pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016 melalui Hak Inisiatif DPR RI.

Tim Kajian RUU Praktik Pekerjaan Sosial

Foto : Yayasan Sayap Ibu

  • Tab 1

    IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA

     

     

     

     

  • Tab 2

    Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia
    A. Tujuan IPSPI
    1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia,
    2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia,
    3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial,
    4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial,
    5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesame anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnnya baik di dalam maupun di luar negeri,
    6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

KONTAK KAMI

Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Lt.3

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.