Home
  • Register

10 Alasan Pentingnya Undang Undang Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia

1.         Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini mempunyai konsekuensi terhadap petingnya sumber daya manusia pekerjaan sosial yang profesional dalam penanganan keberfungsian sosial warga negara yang termarginalkan dari proses pembangunan di Indonesia.

2.         Ayat 1 pasal 34 Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pekerjaan sosial yang dapat menangani dan meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

3.         Pada saat ini dan pada masa yang akan datang, perkembangan masalah sosial di Indonesia semakin kompleks baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu penanganan secara profesional dari Pekerja Sosial.

4.         Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 pekerja sosial professional lulusan dari 31 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi tentang perlunya Negara melalui Pemerintah mengatur dan menetapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial yang dilakukan pekerja sosial profesional dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan dan mereka tidak melakukan praktik pekerjaan sosial yang salah (malpraktik)

5.         Pekerja sosial sering mengalami hambatan/kendala, dan tantangan karena tidak adanya mandat legal sehingga pelayanan sosial yang diberikan Pekerja Sosial tidak maksimal dan optimal.

6.         Terdapat 13 Undang-Undang di Indonesia yang menyebut peran dan fungsi Pekerja Sosial dalam penanganan masalah sosial, tetapi tidak ada instrumen kebijakan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya. Hal ini menimbulkan keragu-raguan bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya.

7.         Dalam era globalisasi dan era masayarakat Asean,  banyak pekerja sosial asing yang melaksanakan praktiknya di Indonesia. Pada sisi lain aturan/kebijakan dalam bentuk Undang-Undang bagi mereka tidak jelas. Hal ini sangat berbahaya jika disalahgunakan terutama bagi pengkikisan ideologi Bangsa dan Kearifan Lokal.

8.         Pasal 25 (huruf f dan g) UU Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggaran kesejahteraan sosial yang meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi tentang perlunya Negara melalui Pemerintah mengatur dan menetapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial yang dilakukan pekerja sosial profesional dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan dan mereka tidak melakukan praktik pekerjaan sosial yang salah (malpraktik).

9.         Dalam era globalisasi, dan era masyarakat ASEAN, beberapa negara di Asia Tenggara telah dan sedang menyusun Undang-Undang Pekerjaan Sosial sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak malpratik yang ditimbulkan dari adanya praktik pekerjaan sosial yang dilakukan pekerja sosial asing . Di Negara Pilipina ada “Social Work Act”. Di Malaysia sedang disusun “Undang-Undang Kerja Sosial”. Di Thailand sedang dirumuskan “Social Work Act”.

10.      Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial merupakan kebutuhan sangat mendasar sebagai instrumen kebijakan (Pedoman regulasi) bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya.

  • Tab 1

    IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA

     

     

     

     

  • Tab 2

    Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia
    A. Tujuan IPSPI
    1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia,
    2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia,
    3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial,
    4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial,
    5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesame anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnnya baik di dalam maupun di luar negeri,
    6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

KONTAK KAMI

Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Lt.3

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.