Home
  • Register

Panja Pekerjaan Sosial Komisi VIII Dorong Perlindungan Hukum bagi Pekerja Sosial

 

Januari, 2018 – Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) ikut serta dalam pertemuan dari kunjungan kerja tim panja komisi VIII DPR RI dengan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Praktik Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.

 

Guna menyerap langsung aspirasi secara langsung dari para pekerja sosial, maka Ali Taher selaku Ketua Komisi VIII DPR RI menyampaikan bahwa para pekerja sosial telah menyampaikan ketidakjelasannya status ketenagakerjaan serta minimnya perlindungan hukum bagi pekerja sosial. Oleh karena itu Ali Taher menyampaikan ia akan bekerja keras untuk menyelesaikan RUU Praktik Pekerja Sosial tepat waktu agar status dan perlindungan sosial bagi pekerja sosial dapat segera diakomodir.

“Peristiwa-peristiwa sosial itu tidak sesederhana yang kita bayangkan maka kunjungan ini begitu berarti memberikan kejelasan bagi kami untuk mengintervensi kegiatan panja ini agar dapat segera melakukan aktivitasnya, supaya ada solusi jangka pendek yang bisa diwujudkan” ujar Ali Taher.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan kesejahteraan sosial saat semakin kompleks dan pekerja sosial membutuhkan perlindungan dari berbagai macam tantangan yang berada di lapangan sehingga mutlak hukumnya memiliki payung hukum yang telah diatur oleh Undang Undang.

“Sudah ditampung baik wadah, baik perlindungan hukum dan profesionalismenya namun tetap memerlukan finalisasi untuk memperkuat pasal-pasal tersebut dengan kejadian nyata di lapangan” ujar Marwan Dasopang.

Salam Solidaritas.

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)

  • Tab 1

    IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA

     

     

     

     

  • Tab 2

    Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia
    A. Tujuan IPSPI
    1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia,
    2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia,
    3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial,
    4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial,
    5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesame anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnnya baik di dalam maupun di luar negeri,
    6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

KONTAK KAMI

Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Lt.3

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.